Heboh Dugaan Pejabat RI Terima Suap dari SAP, KPK Bergerak!

SHARE  

Perusahaan software Jerman SAP SE. (Dok. SAP) Foto: Perusahaan software Jerman SAP SE. (Dok. SAP)

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan sudah memerintahkan anak buahnya untuk mulai menelisik dugaan pejabat Indonesia menerima suap dari perusahaan software asal Jerman, SAP.

Dia mengatakan telah menginstruksikan Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

“Tadi saya sudah tanyakan langsung ke Direktur Penyelidikan dan juga sudah saya mintakan ke Direktur PLPM untuk segera melakukan semacam pulbaket terhadap itu,” kata Nawawi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Dia meminta masyarakat untuk menunggu hasil pulbaket yang dilakukan KPK. Menurutnya, apabila hasil pulbaket itu menemukan adanya dugaan pejabat di Indonesia menerima suap, maka penyelidikan kasus ini akan dimulai.

“Kita tunggu hasil pulbaket-nya seperti apa dan mungkin ke depannya mereka akan mengajukan semacam surat sprinlidik, yang penting dalam pulbaket itu mereka menemukan segala hal yang menyangkut dengan SAP ini,” kata Nawawi.

Sebelumnya, perusahaan software asal Jerman, SAP, diminta membayar denda senilai US$ 220 juta atau setara Rp 3,4 triliun. Sanksi itu berdasarkan hasil investigasi Departemen Kehakiman AS (DOJ) bersama Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

SAP terbukti telah melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA). Regulator AS menemukan SAP secara ilegal melakukan skema pembayaran suap kepada pejabat pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia.

SAP telah menerima tuduhan pelanggaran praktik korupsi tersebut. Dalam dokumen penyelidikan, SAP dan mitranya telah memberikan suap dan hal-hal bernilai lainnya untuk memenuhi kepentingan pejabat asing di Afrika Selatan dan Indonesia.

Penyuapan itu antara lain dalam bentuk uang tunai, sumbangan politik, transfer elektronik, serta beragam barang mewah.

Dalam periode tahun 2015-2018, SAP disebutkan terlibat dalam skema penyuapan terhadap beberapa pejabat di Indonesia untuk mendapat keuntungan bisnis secara ilegal.

Hal tersebut memuluskan langkah SAP mendapatkan kontrak dengan berbagai departemen atau lembaga di Indonesia. Dua di antaranya yang disebut DOJ adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Aksesibilitas dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

Kepala Divisi Humas dan SDM BAKTI Kominfo Sudarmanto mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan internal terkait terkait kasus tersebut. Selain itu, juga berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum.

“Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, BAKTI berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi,” kata Sudarmono dalam keterangan pers,https://outbackball.com/ dikutip Senin (15/1/2024).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*